blt 2022
Penerima Bantuan Langsung Tunai dan Bansos 2022

Info Penting !! BLT 2022, Jumlah, Siapa dan Bagaimana Pencairannya

Warta Jawa Timur – Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan sosial atau bantuan kesejahteraan pada tahun 2022 kepada masyarakat dari APBN tahun ini. Tujuan dari bantuan sosial atau bantuan tunai langsung ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Berbagai paket bansos dan insentif pajak telah disalurkan, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Ada 4 jenis bansos tahun ini yang masih akan diberikan pemerintah dalam berbagai jenis dan jumlah. Di bawah ini adalah daftar bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah pada tahun 2022 kepada masyarakat. Kartu BPNT/Sembako dan PKH dijamin masih akan diberikan pada tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berapa jumlah BLT 2022?

  1. BPNT yang disalurkan mencapai Rp. 200 ribu per bulan untuk setiap KPM. Sedangkan PKH disalurkan dengan kriteria tertentu, yaitu keluarga dengan ibu hamil/anak kecil akan mendapat bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Jadi, keluarga dengan anak SD akan mendapat Rp. 900.000 per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta per bulan, dan anak SMA Rp 2 juta per bulan. Jika dalam keluarga terdapat penyandang disabilitas/lansia maka dana bantuan yang diterima sebesar Rp. 2,4 juta. Jika dalam satu rumah tangga terdapat 2 anak SD, maka bantuan sosial PKH yang diberikan akan digandakan sesuai dengan jumlah kategorinya. Anda dapat mengecek status penerimaan melalui situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan mengikuti petunjuk yang diberikan.
  2. Kartu Prakerja untuk 2,9 juta Peserta Program Kartu Prakerja diharapkan dibuka kembali pada Februari 2022. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan atau yang usahanya terkena dampak pandemi Covid19. Melalui program ini, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan dana senilai Rp. 3,55 juta. Kemudian, dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp. 1 juta diberikan kepada peserta untuk membeli paket pelatihan online. Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat gelar pertama, para peserta akan menerima dana senilai Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan tambahan dana Rp. 150 ribu setelah menyelesaikan 3 survei.
  3. Dukungan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mulai Februari 2022, pemerintah akan menerbitkan program JKP yang merupakan instruksi Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 terkait pelaksanaan program JKP. Penerima manfaat dari program ini adalah pekerja atau pekerja yang terdaftar atau baru didaftarkan oleh perusahaan dalam program jaminan sosial. Bantuan yang diberikan berupa uang, informasi pekerjaan dan pelatihan kejuruan. Namun, berbagai struktur tersebut dapat diterima bagi pekerja yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyelesaikan iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan atau 6 bulan berturut-turut sebelum dipecat.
  4. BLT Desa BLT Dana Desa akan disalurkan sebesar Rp300 ribu per KPM. Anda dapat mengecek jumlah kwitansi melalui website https://sid.kemendesa.go.id/dana-desa. Anda hanya perlu memasukkan nama negara berdasarkan domisili Anda.
Baca Juga  Mengatur Pola Hidup Sehat

Peran Kementerian dan Pemerintah Desa

blt 2022
image source: kompas.com

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menterii Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat memberikan patokan penggunaan dana desa (DD) pada 2022. “Sekitar 40% dana desa masuk ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sisanya, 60%, bisa digunakan sebagai program Pemberdayaan masyarakat desa,” tambah pria yang biasa disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/12). /2021).

Rincian pemanfaatan desa adalah 20 persen untuk keamanan pangan dan hewan, kemudian sekitar 8 persen untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan penyebaran vaksinasi, sedangkan baik 32 persen untuk program prioritas yang dihasilkan dari keputusan desa (Musde).

Demikian disampaikan Gus Halim saat peluncuran Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Kampus Belajar Mandiri dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ( Sumbar), Sabtu (11/12). / 2021). Dalam kesempatan itu, kata dia, yang paling menggembirakan saat ini adalah dana desa untuk BLT sebesar 40 persen. Dengan besaran BLT, kata Gus Halim, semua pihak dihimbau untuk fokus mengatasi kemiskinan di desa-desa yang meningkat akibat Covid-19. “Jadi jangan terlalu memikirkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebaliknya, kita patut bersyukur.” katanya.
Diakuinya, Perpres 104 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa dipertanyakan oleh pemangku kepentingan desa. Memang Perpres tersebut seharusnya bisa dimaknai karena hadir dalam masa darurat bagi warga desa yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan jaring pengaman sosial salah satunya berupa BLT Desa. “Kalau Covid-19 selesai nanti pada tahun 2023, maka akan kembali ke undang-undang yang lama,” ujarnya. Menurut Gus Halim, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai tepat. Pasalnya, kebijakan ini dinilai mampu meminimalisir dampak negatif pandemi Covid-19 bagi warga desa dan mempercepat penyelesaian penanggulangan kemiskinan di desa.

Baca Juga  Penyebab Buta Warna Serta Cara Menanganinya

Leave a Reply

Your email address will not be published.