Indonesia Berlakukan Pajak Kripto Sebesar 0,1 Persen, Pada Bulan Mei 2022

Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,1 persen untuk transaksi aset digital, akan mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.

Berdasarkan pemaparan Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal bahwa Indonesia akan memberlakukann PPh dan PPN pada saat transaksi cryptocurrency, hal tersebut dikarenakan kripto bukanlah sebuah mata uang.

Dilansir melalui cointelegraph.com ‚ÄúPajak penghasilan dan PPN pada aset kripto karena hal tesebut merupakan komoditas seperti yang didefinisikan oleh Kementerian Perdagangan bukanlah mata uang.” kata Saksama, 

Sedangkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti), telah mengonfirmasi terkait laporan transaksi kripto di Indonesia pada Februari lalu, yang sudah mencapai Rp 83,8 triliun.

Disisi lain, jumlah pemegang kripto di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar lebih 11 persen dari 11,2 juta pada tahun 2021, dan menjadi 12,4 juta di Februari tahun 2022.

Bappebti menyatakan bahwa pada Desember 2020 terdapat lebih dari 200 cryptocurrency sebagai komoditas yang diperdagangkan secara legal di Indonesia, serta pada Februari 2021 tercatat bahwa 13 bursa merupakan bisnis kripto berlisensi.

Nilai transaksi perdagangan kripto di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukan nilai transaksi cryptocurrency Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 64,9 triliun, dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 859,4 triliun.

Peraturan mengenai Kripto di Indonesia diatur oleh Bappebti pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan perdagangan pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Baca Juga  Fitur Facebook Ads Di TokoTalk Memudahkan Pebisnis Buat Iklan Kampanye Dari Dasbor Toko

Leave a Reply

Your email address will not be published.